Tanggung Jawab BPN Terhadap Perbedaan Informasi Keadaan dan Rencana Penggunaan Tanah pada Sertipikat dengan Informasi Tata Ruang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pendaftaran tanah di Indonesia, serta menganalisis implikasi prinsip publikasi negatif terhadap pertanggungan Badan Pertanahan Nasional terhadap sengketa yang muncul akibat perbedaan informasi keadaan dan rencana penggunaan tanah pada  sertipikat dengan informasi tata ruang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang didukung dengan adanya pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menganalisis sistem publikasi negatif pada pendaftaran tanah dan tangung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap sertipikat yang diterbitkannya jika terjadi perbedaan antara data pada surat ukur dan Informasi Tata Ruang. Penelitian ini menunjukan Sistem publikasi negatif yang dianut pada pendaftaran tanah di Indonesia tentunya menyebabkan negara juga tidak menjamin kebenaran akan informasi keadaan dan rencana penggunaan tanah. Sehingga Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab atas perbedaan informasi yang tercantum pada surat ukur dengan Informasi Tata Ruang.