DIGITALISASI BIROKRASI DALAM WILAYAH PUBLIK DAN MASYARAKAT SIPIL MENYONGSONG PEMILU TAHUN 2024 - Noak, Piers Andreas (Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika; Vol 4 No 2 (2022): PERSPEKTIF KELAS DAN RADIKALISME, 2022)
ABSTRACT The bureaucracy has intensified the principle of digital serving in providing public service, because digital services are demands that will be abbleto get sloser to the community. However, it is necessary to optimize the implementation of digital because the essence of digital transformation is not only changing  ordinary service to on line or by building  application in the public and civil society areas aquqlly.  The problem of digitizing the bureaucracy bureaucracy above, the purpose of this writing is to see how changes in the digitalization of the bureaucracy and public services within the state and civil society are basic elements of the basis of democratization in the modern state. Research methods of normative bureaucracy ethics and institutional organizational approaches within the framework of the statute approach, conceptual approach, and analytical approach, bureaucratic and institutional  material tracing techniques usedocument study techniques, as well as study using qualitative analysis. Bureaucratic digitalization must fulfilled within the bureaucracy, namely the ability to adapt structurally and functionally, as well as the readiness of its human resources in public service and civil society. Keywors : Digitalization, Bureaucracy, Public Domain, Civil Society, Election .   ABSTRAK Birokrasi telah menggencarkan prinsip  “Digital Melayani” dalam memberikan pelayanan publik, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun demikian, perlu optimalisasi penerapan Dilan ini karena hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi dalam wilayah publik dan masyarakat sipil secara merata.  Permasalahan digitalisasi birokrasi  di atas maka tujuan penulisan ini  untuk melihat bagaimana perubahan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik dalam lingkup negara dan masyarakat sipil sebagai elemen pokok basis demokratisasi dalam sebuah Negara modern. Metode penelitian etika birokrasi  normatif serta pendekatan organisasi kelembagaan  dalam bingkai  statute approach, conceptual approach, serta analytical approach, Tehnik penelusuran bahan birokrasi dan kelembagaan  menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.  digitalisasi birokrasi  harus terpenuhi dalam diri birokrasi, yakni kemampuan adaptasi secara struktural dan fungsional, serta kesiapan sumber daya manusianya dalam pelayanan publik dan masyarakat sipil. Kata Kunci : Digitalisasi, Birokrasi, Wilayah Publik, Masyarakat Sipil,Pemilu