DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PELAYANAN KB DAN PENGENDALIAN KELAHIRAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN - Uppun, Paulus (PIRAMIDA, 2016)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan keikut sertaan PUS menjadi peserta KB terhadap jumlah kelahiran di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang tercermin dalam penetapan struktur kelembagaan pemerintah daerah dan pengalokasian anggaran. Data alokasi anggaran yang digunakan adalah besarnya alokasi APBD Kabupaten/ kota untuk pembiayaan program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan pelayanan KB pada Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB selama periode 2010 – 2014. Sedangkan tingkat keikut sertaan PUS menjadi peserta KB diukur dari angka prevalensi kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate CPR) serta data jumlah kelahiran diperoleh dari kantor Badan PP-KB dan Dinas Kesehatan pada 10 kabupaten/kota sebagai sampel penelitian. Selain itu dilakukan wawancara kepada aparat pemerintah daerah yang terkait untuk mendapatkan informasi kualitatif yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif dan model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kecilnya realisasi anggaran yang dialokasikan untuk program pengendalian penduduk dan pelayanan KB. Penempatan urusan pengendalian penduduk dan pelayanan KB hanya di bawah tanggung jawab dan dikoordinasikan oleh seorang Kepala Seksi atau Kepala Sub Bidang pada salah satu Badan atau Dinas di daerah berpengaruh pada kurang optimalnya kualitas pelayanan KB dan pengendalian penduduk di kabupaten dan kota. Perubahan alokasi anggaran dan angka prevalensi kontrasepsi berpengaruh negatif yang signifikan terhadap perubahan jumlah kelahiran hidup baik secara parsial maupun secara bersamaan. Hal ini berarti semakin banyak anggaran dialokasikan untuk program pengendalian kelahiran dan semakin meningkat angka prevalensi kontrasepsi, akan semakin menurun jumlah kelahiran hidup yang terjadi di dalam masyarakat. Pengaruh perubahan alokasi anggaran terhadap penurunan kelahiran lebih besar daripada pengaruh perubahan angka prevalensi kontrasepsi.
Keywords: Kebijakan Otonomi Daerah; Alokasi Anggaran; Angka Prevalensi Kontrasepsi; Jumlah Kelahiran Hidup