KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA - Dewi, Komang Ayu Trisna Cahya; Adiyaryani, Ni Nengah (Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 7 (2019), 2019)
Pembuktian merupakan suatu tahapan penting dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, karena sebagai penentu seseorang yang didakwa bersalah atau tidak. Maka dalam melakukan pemeriksaan perkara, tahapan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian yang sah di Indonesia adalah pembuktian yang hanya diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti elektronik yang timbul akibat adanya tindak pidana penyalahgunaan teknologi adalah suatu alat bukti yang tidak diatur dalam KUHAP. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui keabsahan alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia serta untuk dapat mengetahui kekuatan pembuktian elektronik dalam pembuktian hukum acara pidana. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian dengan hukum normatif, dimana dilakukan dengan pendekatan undang - undang serta menganalisis konsep hukum. Penelitian ini lengkap karena dipakainya bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan teknik studi kepustakaan agar terkumpulnya bahan hukum tersebut dan bahan hukum tersebut dianalisis dengan teknik deskripsi dan evaluasi. Dari hasil penelitian ini, alat bukti elektronik dikualifikasikan menjadi alat bukti yang sah, pembuktian secara elektronik telah dapat dikatakan sama dengan alat bukti yang diatur di dalam KUHAP, yaitu alat bukti surat dan alat bukti petunjuk serta dipertegas juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa kekuatan pembuktiannya mampu menyamakan kekuatan alat bukti surat dan petunjuk, namun hal ini hakim tidak terikat yang artinya bebas menilai kekuatan pembuktian. Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti Elektronik, dan Peradilan Pidana.