TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN EUTHANASIA DI INDONESIA DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA - Krisnawan, I Made Dwi; Wairocana, I Gusti Ngurah (Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, 2018)
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu kesehatan telah memberikan pengaruh terhadap konsep tentang kematian. Seorang pasien atau keluarga pasien dapat meminta kepada dokter atau tenaga medis untuk mempercepat kematian pasiennya. Permintaan untuk mati disebabkan karena usaha yang sudah dilakukan untuk hidup tidak membuahkan hasil lagi. Keadaan inilah yang melatar belakangi dilakukannya euthanasia . Keberadaan euthanasia di Indonesia muncul sejak dimohonkannya euthanasia untuk dilakukan di Indonesia. Permohonan untuk dilakukannya euthanasia telah membuka peluang untuk diterapkannya euthanasia di Indonesia. Namun kebijakan tersebut menimbulkan pertentangan di masyarakat. Disatu sisi menyetujui untuk diterapkan sedangkan dilain sisi tidak menyetujui. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam jurnal ini akan dibahas mengenai pengaturan mengenai euthanasia dalam tatanan hukum positif di Indonesia dan pandangan hukum pidana Indonesia (KUHP) terhadap kebijakan untuk menerapkan euthanasia di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai euthanasia dalam tatanan hukum positif Indonesia sampai saat ini belum terdapat regulasi yang secara spesifik dan jelas mengatur mengenai euthanasia . Namun dalam beberapa peraturan-perundang-undangan ( lex generalis ) yakni dalam KUHP dan UUDNRI 1945 ditemukan beberapa pasal yang secara tidak langsung berkaitan dengan euthanasia . Kebijakan untuk menerapkan euthanasia di Indonesia apabila dikaji dari Hukum pidana Indonesia (KUHP), KUHP memandang bahwa kebijakan untuk menerapkan euthanasia di Indonesia tidak mungkin untuk diterapkan sebab euthanasia dianggap sebagai suatu pembunuhan. Kata Kunci :         Euthanasia , Kematian, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia