PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG BERPERAN SERTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI - Indah Purwita Sari, Ni Wayan; Rai Setiabudhi, I Ketut; Yusa Darmadi, Anak Agung Ngurah (Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum; Vol. 05, No. 02, Juni 2015, 2015)
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan peran serta masyarakat dan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum apa yang diperoleh masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penulisan yang diperoleh pengaturan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, diatur dalam Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi, serta PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang ikut berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh lembaga Kejaksaan Negeri Denpasar dan BCW dengan merahasiakan identitas dari pelapor. Sesuai dengan landasan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
Keywords: Perlindungan Hukum, Masyarakat yang Berperanserta, Tindak Pidana Korupsi