PENGATURAN HAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM - Agung Cri Brahmanda, Komang; Putra Atmadja, Ida Bagus (Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum; Vol. 05, No. 02, Juni 2015, 2015)
Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP sebagai upaya hukum luar biasa yang dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya untuk dimintakan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkembangan terkini dalam praktik hukum acara pidana adalah hak koreksi melalui upaya hukum luar biasa tersebut tidak saja diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya akan tetapi dapat pula diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Permasalahan yang akan dibahas adalah apa yang menjadi sebab dari terjadinya pergeseran konseptual mengenai makna dan tujuan dari diaturnya upaya hukum peninjauan kembali, dan bagaimanakah urgensi pengaturan dari hak pengajuan upaya hukum peninjauan kembali bagi Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan pergeseran konseptual tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang diperoleh adalah terjadinya pergeseran konseptual pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang berkaitan dengan penegakan HAM.
Keywords: Hak, Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum