MENYOAL SENGKETA PROSES DAN ADMINISTRASI PEMILU DI PTUN (STUDI KASUS PTUN YOGJAKARTA : PTUN NOMOR 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK) - Leta, Maria Paulina; Dwi Atmaja, Bima Kumara (Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum; Vol 13 No 11 (2024)DO - 10.24843/KW.2024.v13.i11.p5, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penting PTUN Yogyakarta dalam menangani sengketa proses dan administrasi pemilu, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PTUN Yogyakarta, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur sengketa pemilu dan putusan-putusan PTUN Yogyakarta terkait kasus-kasus sengketa pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN Yogyakarta memainkan peran sentral dalam memastikan keadilan dan integritas dalam pemilu, seperti terlihat dalam Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK. Namun, PTUN Yogyakarta menghadapi tantangan berupa peningkatan jumlah gugatan, batasan waktu penyelesaian yang terbatas, dan kompleksitas permasalahan dalam sengketa pemilu. Rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut melibatkan peningkatan kapasitas hakim, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan koordinasi dengan KPU. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi PTUN Yogyakarta sebagai lembaga peradilan yang efisien dan adil dalam menangani sengketa pemilu, serta menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu di Yogyakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu dan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan transparan dapat memperkuat integritas sistem demokrasi suatu negara. Kata Kunci : Administrasi Pemilu, PTUN, sengketa proses ABSTRAK This research aims to examine the important role of PTUN Yogyakarta in handling the process and implementation of elections, identify the challenges faced by PTUN Yogyakarta, and provide recommendations for overcoming these challenges. The research method used is a normative legal research method, with a focus on analytical regulations governing the implementation of elections and Yogyakarta PTUN decisions regarding election settlement cases. The research results show that the Yogyakarta PTUN plays a central role in ensuring fairness and integrity in elections, as seen in PTUN Decision Number 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK. However, the Yogyakarta PTUN faces challenges in the form of an increase in the number of lawsuits, limited time for resolution, and the complexity of problems in organizing elections. Recommendations for overcoming these challenges include increasing the capacity of judges, utilizing information technology, and improving coordination with the KPU. It is hoped that these efforts will strengthen the Yogyakarta PTUN's position as an efficient and fair judicial institution in handling election peace, as well as maintaining fairness and justice in the election process in Yogyakarta and Indonesia as a whole. Strict law enforcement against election violations and holding professional and transparent elections can strengthen the integrity of a country's democratic system. Keywords: Election Administration, PTUN, settlement process