PASANG SURUT IMPLEMENTASI NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA - Pontorondo, Immanuel Christian; Marwanto, Marwanto (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 10 No 10 (2022)DO - 10.24843/KS.2022.v10.i10.p07, 2022)
Konsep negara hukum dan demokrasi hampir seluruh negara di dunia memakai dari konsep ini sebagai konsep negara modern, termasuk negara Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah Negara hukum dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan penelitian kepustakaan, mengkaji undang-undang dan buku-buku hukum sebagai objek utama dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa Indonesia sering mengalami pasang surut perubahan sistem dari sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi. Pada reformasi ini Indonesia dalam pengimplementasiannya telah mengarah pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang berasaskan nilai-nilai sosial dan budaya yang tercantum dalam pancasila, meskipun di dalam perjalanannya terdapat kekurangan dan tantangan. The concept of the rule of law and almost all countries in the world use this concept as a modern state concept, including the Indonesian state applying the principles of the rule of law, as explained in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Indonesia is a state of law and Article 1 paragraph (2) of the Constitution. 1945 is in the hands of the people. This type of research is normative legal research and library research, legal studies and legal books as the main objects of this research. The approach used is a qualitative approach. From the results of the research conducted, it can be understood that Indonesia has often experienced ups and downs in system changes since the beginning of independence until the reform era. In this reform, Indonesia in its implementation has led to the principles of the rule of law and democracy based on social and cultural values contained in Pancasila, although along the way there are shortcomings and challenges.