PERAN TEORI IDENTIFIKASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN - Butarbutar, Lamhot Erik; Widijowati, Rr. Dijan; Makbul, Agung (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 10 No 7 (2022), 2022)
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui ketentuan tentang perlindungan konsumen dan hak hak konsumen serta ketentuan pidana bagi korporasi dalam undang undang perlindungan konsumen dan mengalisis peran teori identifikasi dalam pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai bentuk bentuk perlindungan konsumen dan hak hak konsumen, dan juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan undang undang ini sebagaimana dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan penuntutan terhadap korporasi dalam terjadinya tindak pidana perlindungan konsumen dapat dilakukan apabila penuntut umum dapat mengidentifikasi bahwa yang melakukan perbuatan pidana adalah pengurus yang merupakan personil pengendali dari korporasi tersebut dan perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup dan maksud tujuan korporasi. The purpose of this study is to determine the provisions on consumer protection and consumer rights as well as criminal provisions for corporation in the consumer protection law and also to analyze the role of identification theory in corporate responsibility for consumer protection crimes. This study uses a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of this study, it is known that Law Number 8 year 1999 concerning Consumer Protection has explicitly regulated the forms of consumer protection and consumer rights, and also stated the criminal provisions for corporations that violate the provisions of this law as in Article 61 and Article 62 of Law Number 8 year 1999 concerning Consumer Protection, and prosecution of corporations in the occurrence of consumer protection crimes can be carried out if the prosecutor can identify that the person committing the criminal act is the management who have authorization to control the corporation and the act is included in the scope of company business purposes .