PENGHAPUSAN JENIS PEKERJAAN YANG DAPAT DIALIHDAYAKAN (OUTSOURCING): PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA - Madeni Apriliani, Ni Putu Eka; Dwijayanthi, Putri Triari (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 10 No 10 (2022), 2022)
Tujuan penulisan jurnal ni adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai alih daya berdasarkan U ndang- U ndang Ketenagakerjaan dan U ndang- U ndang Cipta Kerja serta dapat mengetahui mengenai p enghapusan pengaturan jenis pekerjaan yang ada dalam U ndang- U ndang Cipta Kerja dapat memperkuat p erlindungan hukum bagi pekerja alih daya di I ndonesia atau sebaliknya . Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. H asil studi ini menunjukkan bahwa pengapusan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan yang pada awalnya diatur dalam pasal 66 U ndang- U ndang Ketenagakerjaan dihapus didalam U ndang- U ndang Cipta Kerja yang menimbulkan kekaburan norma. U ndang- U ndang Cipta Kerja yang semula diharapkan agar dapat memberikan keadilan pada pekerja malah mengalami kemunduran yang berefek pada dapat terjadinya eksploitasi pada pekerja dan tidak terjaminnya hak – hak pekerja di I ndonesia. The purpose of writing this journal is to find out the regulation regarding outsourcing based on the Manpower Act and the Job Creation Law and to find out about the abolition of the type of work arrangement in the Job Creation Law, which can strengthen legal protection for outsourced workers in Indonesia or vice versa. The research method used in writing this journal is a normative research method. With a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the abolition of the types of work that can be outsourced which was originally regulated in Article 66 of the Manpower Law is abolished in the Job Creation Law which creates a blurring of norms. The Job Creation Law, which was originally expected to provide justice for workers, has actually experienced a setback which has an effect on exploitation of workers and the insecurity of workers' rights in Indonesia.