MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM - Hidayat, Ahmad Raji; Salim, Salim; Djumardin, Djumardin (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada suatu Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa contoh kasus yang diangkat dalam mekanisme pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Smelter PT. AMNT ( Aman Mineral Nusantara) yang dijalankan oleh Tim pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum untuk pembuatan Smelter diselenggarakan melalui 4 tahapan yakni tahap perencanaan, tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil. Adapun proses pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan smelter PT. AMNT dimulai dari tahapan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Setelah inventarisasi dilakukan Tim pelaksana selanjutnya melakukan penilaian ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang termasuk ke dalam luas tanah yang dibutuhkan dalam pengadaan tanah ini. This study aims to determine the mechanism of implementation and determination of compensation in land acquisition for the public interest in a company. The research method used is empirical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach which is then analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of this study, it is described that the examples of cases raised in the mechanism for implementing land acquisition for the public interest in the construction of the smelter PT. AMNT (Aman Mineral Nusantara) which is run by the implementation team based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement in the Public Interest for the manufacture of Smelters is carried out through 4 stages, namely the planning stage, the preparation stage, then the implementation stage and the result submission stage. As for the implementation process of providing compensation for land acquisition for the public interest in the construction of the smelter PT. AMNT starts from the stages of inventory and identification of land tenure, ownership, use, and utilization. After the inventory is carried out, the implementing team then conducts an assessment of compensation for community land which is included in the land area required for this land acquisition.