KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA BERUPA TANAH DARI PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 20/Pdt.G/2017/PN/DPS - Permana, Brian Adi Putra; Koeswarni, Enny; Dewi, R. Ismala (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 9 No 10 (2021)DO - 10.24843/KS.2021.v09.i10.p19, 2021)
Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi harta bersama perkawinan campuran akibat perceraian terkait Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan berpijak pada sumber hukum yaitu peraturan  perundang-undangan . Hasil studi menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi harta bersama berupa tanah hak milik dari perkawinan campuran akibat perceraian terkait Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS adalah melanggar Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian perdata khusus pada huruf g. Oleh karena Objek Sengketa yang berasal dari perceraian dari perkawinan campuran ini adalah sebidang tanah hak milik, maka berdasarkan asas hukum asas Lex Rei Sitae (Lex Situs) yang menyatakan bahwa permasalahan yang menyangkut benda-benda tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu tersebut berada dalam hal ini objek hukum berada di Indoensia, maka berlaku Hukum Indonesia. Mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, menyatakan bahwa Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik, di sisi lain pasal 21 ayat (3) memberikan suatu aturan tentang hak milik kepada orang asing yaitu Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik salah satunya karena percampuran harta maka wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut. The purpose of this study is to examine the legal certainty for joint assets of mixed marriages due to divorce related to Decision Number 20/Pdt.G/2017/PN/DPS. The research method used in this study is a normative legal research method based on legal sources, namely legislation. The results of the study show that legal certainty for joint property in the form of property rights from mixed marriages due to divorce related to Decision Number 20/Pdt.G/2017/PN/DPS is a violation of Article 56 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Circular Letter of the Supreme Court Number 3 of 2015 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of 2015 as a Guide to the Implementation of Duties for the Courts of the special civil section in letter g. Because the object of the dispute originating from the divorce from this mixed marriage is a parcel of land with property rights, then based on the legal principle of the principle of Lex Rei Sitae (Lex Site) which means that cases concerning immovable objects are subject to the law of the place where the object is located. located/located in this case the legal object is in Indonesia, then Indonesian law applies. Referring to Article 21 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, it states that only Indonesian citizens can have property rights, on the other hand Article 21 paragraph (3) provides a rule regarding property rights to foreigners, namely Foreigners. Foreigners who after the enactment of this Law acquire ownership rights, one of which is due to a mixture of assets, are obliged to relinquish that right within one year of the acquisition of the right.