PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UU CIPTA KERJA (STUDI KASUS PT. INDOSAT TBK) - Deyong Aponno, Axcel; Puspitasari Arifiani, Aisyah (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 9 No 10 (2021), 2021)
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan UU Cipta Kerja serta mendapati upaya perlindungan hukum bagi pegawai PT. Indosat Tbk terhadap PHK secara Sepihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual yang didukung bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan teknik analisis kualitatif agar dapat melihat permasalahan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus PT. Indosat Tbk menjadi salah satu kasus PHK secara sepihak yang melanggar ketentuan UU Cipta Kerja. Tidak terdapatnya sanksi yang jelas dalam undang – undang tersebut memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan PHK secara sepihak kepada karyawannya. Bagi para pekerja yang di PHK secara sepihak wajib memperoleh perlindungan hukum yang diatur dalam UU Cipta Kerja sebagai komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas di bidang ekonomi. Perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak juga perlu mendapatkan sanksi yang sesuai akibat melanggar undang – undang dan tidak terpenuhinya hak – hak warga negara yang dijamin konstitusi. The purpose of this study is to determine the factors that can lead to termination of employment based on the Job Creation Law and to find legal protection efforts for employees of PT. Indosat Tbk against unilateral layoffs. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach that is supported by primary and secondary legal materials and uses qualitative analysis techniques in order to see the problems that occur in the field. The results of this study indicate that the case of PT. Indosat Tbk is one of the cases of unilateral layoffs that violate the provisions of the Job Creation Law. The absence of clear sanctions in the law provides an opportunity for companies to unilaterally layoff their employees. Workers who are laid off unilaterally are required to obtain legal protection as regulated in the Job Creation Law as the President's commitment to improving quality in the economic sector. Companies that carry out layoffs unilaterally also need to receive appropriate sanctions due to violating the law and not fulfilling the rights of citizens guaranteed by the constitution.