KEDUDUKAN RISALAH RUPS PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ONLINE YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS - Dwi Juniadi, Anak Agung Ngurah; Rudy, Dewa Gde (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 10 No 1 (2021)DO - 10.24843/KS.2021.v10.i01.p19, 2022)
Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan mengetahui upaya untuk menyelesaikan konfik norma antara pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Pasal 77 ayat (1) UUPT jo. Pasal 12 POJK 16/2020. Metode yang digunakan dalam penilisan jurnal ini ialah metode penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini dilaksanakan atau diselenggarakan semata-mata terpada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Pada jurnal ini menggunakan jenis pendekatan perundangan-undangan (Statue Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical and Conceptual Approach). Hasil dari pembahasan jurnal ini yakni adanya konflik norma antara UUJN dan UUPT mengenai penandatangan akta risalah RUPS  yang diadakan secara online ini akan menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Dan tanggungjawab notaris apabila tetap melangsungkan pembuatan akta tersebut berdasarkan 84 UUJN maka dapat diminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. The writing of this aticle has the aim of reviewing and knowing efforts to resolve the norm conflict between the provisions of Article 16 paragraph (1) letter m UUJN and Article 77 paragraph (1) UUPT jo. Article 12 POJK 16/2020. The method used in writing this journal is a normative legal research method because this research is carried out or carried out solely on written regulations or other legal materials. This journal uses a statutory approach (Statue Approach) and a legal concept analysis approach (Analytical and Conceptual Approach). The result of the discussion of this journal is that there is a conflict of norms between UUJN and UUPT regarding the signing of the minutes of the GMS which is held online will cause the deed to be legally flawed and have imperfect evidentiary power. And the notary's responsibility if he continues to make the deed based on 84 UUJN, it can be asked for reimbursement of costs, compensation, and interest to the Notary.