DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL - Cantika, Anak Agung Linda; Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 9 No 6 (2021), 2021)
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji delik adat lokika sanggraha pada hukum positif Indonesia atau ius constitutum dan memberikan penjelasan mengenai perspektif ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan terkait penyerapan delik adat sebagaimana unsur-unsur Lokika Sanggraha dalam pembaharuan hukum positif atau pidana nasional yang akan datang serta pengaturan sanksi yang diberikan terhadap pelaku. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta menerapkan teknik argumentasi hukum dalam penyajiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bali mengenal adanya delik adat Lokika Sanggraha yang mana dalam ketentuan hukum positif di Indonesia tidak mengatur mengenai unsur-unsur delik adat Lokika Sanggraha. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keidupan masyarakat sehingga penting untuk dilakukan pembaharuan hukum nasional dengan memasukkan delik adat Lokika Sanggraha sebagai bentuk eksistensi hukum adat dalam hukum nasional. Bahwa delik adat Lokika Sanggraha akan diadopsi ke dalam rancangan undang-undang kitab hukum pidana (RUU KUHP) dalam Pasal 483 ayat (1) huruf e yang penerapan sanksi pidananya juga harus disesuaikan dengan delik pidana adat yang akan dimuat dalam RUU KUHP. Pembaharuan hukum nasional masih diperlukan dengan mengaitkan teori kebijakan hukum pidana serta penjatuhan sanksi harus mengacu dengan teori pemidanaan gabungan. This Research has a purpose to analyzing, and examining the local customary offense of the local riot on Indonesian positive law or ius constitutum and provides an explanation of the perspective of the ius constituendum or law that is envisioned regarding the absorption of customary offenses as the Lokika Sanggraha elements in the reform of positive law or future national criminal sanctions and the arrangement of sanctions given to the perpetrators. The writing of this article uses normative legal research methods through statutory and conceptual approaches and applies legal argumentation techniques in its presentation. The results show that in Bali there is a Lokika Sanggraha custom offense which in the positive law provisions in Indonesia does not regulate the elements of the Lokika Sanggraha customary offense. Customary law is a law that grows and develops in people's lives so it is important to reform the national law by including the Lokika Sanggraha customary offense as a form of the existence of customary law in national law. Whereas the Lokika Sanggraha customary offense will be adopted into the draft criminal code law in Article 483 paragraph (1) letter e, the application of which must also be adjusted to the customary criminal offense that will be contained in the Draft Criminal Code National law reform is still needed by linking the theory of criminal law policies and the imposition of sanctions must refer to the combined punishment theory.