PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE - Fithrah, Fithrah (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 12 (2020)DO - 10.24843/KS.2020.v08.i12.p04, 2020)
Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji pengaturan terkait kepemilikan tanah di Indonesia oleh orang asing melalui perjanjian nominee dan upaya penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan i alah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan karya ilmiah ini i alah penegakan hukum terhadap praktek kepemilikan tanah oleh orang asing melalui perjanjian nominee dapat dilakukan oleh kejaksaan selaku organ negara yang mewakili kepentingan publik, baik melalui sarana perdata maupun pidana. Hal ini perlu dilakukan guna melindungi tanah Indonesia dimiliki oleh orang asing dan guna mendukung upaya negara mewujudkan tugas konstitusionalnya, yakni menguasai tanah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat tanpa harus memberikan ketidakadilan bagi Warga Negara Asing. The purpose of writing this scientific paper is to examine regulations related to land ownership in Indonesia by foreigners through nominee agreements and law enforcement efforts. The research method used is normative legal research methods using statute and conceptual approaches. The result of writing this scientific paper is that law enforcement against the practice of land ownership by foreigners through nominee agreements can be carried out by the prosecutor as the state organ representing the public interest, both through civil and criminal means. This needs to be done in order to protect Indonesian land owned by foreigners and to support the state's efforts to realize its constitutional duties, namely to control the land for the maximum welfare of the people without having to give injustice to foreign citizens.