PENGATURAN KONTEN GAMES DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA GAMES DEVELOPER - Darma Putra, Komang Aditya; Sarjana, Made (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 8 (2020)DO - 10.24843/KS.2020.v08.i08.p03, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji dan memahami kedudukan hukum users dan games developer dalam pembelian konten pada King’s Raid  serta untuk mengetahui  tanggung jawab games developer King’s Raid dengan users terhadap pembatalan pembelian konten. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yakni mengenai kekosongan norma dalam mengatur kebijakan Purchase Withdrawal & Purchase Refunds pada games online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum users dan games developer dalam pembelian konten pada King’s Raid adalah proporsional dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan Cyberspace Self-Governance pada kebijakan Purchase Withdrawal & Purchase Refunds. Tanggung jawab games developer King’s Raid dengan users terhadap pembatalan pembelian konten adalah wajib mengembalikan pembayaran kepada users dan menjaga kerahasiaan data pribadi users dari pihak ketiga yang menyediakan sistem pembayaran sebagaimana yang dituangkan dalam kontrak elektronik.   This research aims to examine and comprehend the legal status of users and games developers in purchasing content on King’s Raid and the responsibility of King’s Raid game developers with users for canceling content purchases. This research is a normative juridical research which is about the void of norms in regulating Purchase Withdrawal & Purchase Refunds policies in online games. The study shows the legal status of users and games developers in purchasing content on King’s Raid is proportional where each party has equal rights and obligations based on Cyberspace Self-Governance in the Purchase Withdrawal & Purchase Refunds policy. The responsibility of King’s Raid game developers with users for canceling content purchases is the obligation to return payments to users and maintain the confidentiality of users' personal data from third parties who provide payment systems as outlined in the electronic contract.