PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING - Yunda Anastesia, Ketut (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 8 (2020), 2020)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing dan hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing di Kantor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai, Bali.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empirik, dimana peneliti melakukan studi tekstual, yakni menganalisis secara kritikal terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan melakukan studi empirik dalam hal melihat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal menurut peraturan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hasil Penelitian menunjukan pertama, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali yakni dengan Tindakan Projustisia dan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi. Dalam proses penahan warga negara asing sebelum dilakukan tindakan deportasi diberikan hak-hak sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-harinya. Kedua, hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali yakni, faktor pendukung yang mempengaruhi pengawasan dan penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana pelanggaran Izin Tinggal bagi warga negara asing: Adanya TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing); Adanya APAPOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing); SSO (Single Sign On). Faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan dan penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana pelanggaran Izin Tinggal bagi warga negara asing: SDM (Sumber Daya Manusia); Fasilitas Penunjang; Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara. The purpose of this research is to find out and analyze the process of law enforcement against violations of residence permit violations for Foreign Citizens and barriers to supervision and law enforcement against criminal violations of residence permits for Foreign Citizens at the Immigration Class I Office of Special Immigration Examination Offices (TPI) Ngurah Rai, Bali. The type of research used is empirical research, in which researchers conduct textual studies, namely critically analyzing the articles in the legislation, and conducting empirical studies in terms of seeing the process of law enforcement against criminal acts of abuse of residence permit according to the provisions of the Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The research results show first, the process of law enforcement against criminal violations of residence permits for Foreign Citizens in the Special Class I Immigration Office of TPI Ngurah Rai, Bali, namely the Pro justification Act and the Immigration Administrative Act in the form of deportation. In the process of detaining foreign citizens before deportation measures are given rights in accordance with their basic daily needs. Second, obstacles in supervision and law enforcement against criminal violations of residence permits for Foreign Citizens in the Special Class I Immigration Office of TPI Ngurah Rai, Bali namely, supporting factors that influence the supervision and law enforcement of Criminal Acts violating Stay Permits for foreign nationals: The existence of TIMPORA (Foreigner Monitoring Team); APAPOA (Alien Reporting Application); SSO (Single Sign On). Inhibiting factors that influence supervision and law enforcement of Criminal Acts violating Stay Permits for foreign nationals: HR (Human Resources); Supporting Facilities; A relatively long time in completing the case file.