PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16/PRT/M/2017 TENTANG TRANSAKSI TOL NON TUNAI PADA PT. JASA MARGA DI JALAN TOL BALI MANDARA BADUNG - Tenaya, Ni Putu Queen Mahayani; Wiryawan, I Wayan; Mudana, I Nyoman (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2018)
Salah satu kebijakan pemerintah mengenai penggunaan uang elektronik yang dipaksakan dan terburu-buru adalah dalam hal penggunaan jalan tol, yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini adalah sebagai konsumen pengguna jalan tol. Penerapan dalam hal penggunaan uang elektronik di ruas jalan tol Bali Mandara terhitung efektif pada bulan Oktober 2017. Pelaksanaan PERMEN PU No. 16/PRT/M/2017 masih terjadi beberapa hambatan di bidang teknis. Salah satunya adalah gagal transaksi yang menyebabkan kerugian kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 terkait transaksi tol non tunai di jalan tol Bali Mandara yang dikelola oleh PT. Jasa Marga Bali Tol tidak efektif karena ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c tentang persyaratan teknis kartu uang elektronik tidak terlaksana. Kendala-kendala transaksi non tunai pada PT. Jasa Marga di jalan tol Bali Mandara yaitu mengenai sistem chip dalam setiap kartu uang elektronik belum didaftarkan mengenai kode verifikasi dalam alat PT. Jasa Marga Bali Tol. Kata Kunci: Pelaksanaan Peraturan, Uang Elektronik, Jalan Tol.