PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA ANGKUTAN BARANG MELALUI LAYANAN OJEK ONLINE - Chandra Sari, Ni Putu Puspa; Suyatna, I Nyoman (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 6 No 9 (2018), 2018)
Ojek berbasis online adalah salah satu hasil dari perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana ojek berbasis online menawarkan berbagai macam pelayanan khususnya pada jasa pengangkutan barang. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 47 Ayat (3), Ojek berbasis online (Sepeda Motor) bukanlah salah satu dari kendaraan bermotor umum yang artinya bukanlah salah satu dari alat angkutan barang. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan tentang apa dasar hukum dari pelaksanaan jasa angkutan barang melalui layanan ojek berbasis online dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan barang melalui ojek berbasis online. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan memahami dasar hukum dan bagaimana perlindungan konsumen dari ojek berbasis online ini. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, tentang Angkutan Jalan, Pasal 10 Ayat (2) menjelaskan bahwa sepeda motor dapat digunakan demi memenuhi persyaratan teknis angkutan barang tersebut. Kemudian pada Pasal 29 Ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertugas dalam pembinaan penyelenggaraan mengenai perlindungan hukum yang di dapat oleh konsumen dan juga pelaku usaha terkait penggunaan jasa angkutan barang ojek berbasis online adalah pemerintah dengan mengacu pada asas-asas umum perlindungan konsumen. Kata Kunci : ojek, online, dasar, perlindungan hukum.