KEDUDUKAN HUKUM KUASA MENJUAL BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DARI NOTARIS SEHUBUNGAN DENGAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA DENPASAR - Laraswati Janitra, Nyoman; Darmadha, I Nyoman (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2017)
Dalam praktek, pemberian Kuasa Menjual telah menyebabkan Kuasa Menjual dijadikan dasar pada proses dibuatnya AJB balik nama dan sekaligus dijadikan alat pendaftaran peralihan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan ditempat tanah tersebut berada. Dengan kata lain, dijumpai pendaftaran peralihan hak dengan berdasarkan pada Akta Kuasa Menjual saja dengan tanpa diikuti akta PPJB. Adapun Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan hukum kuasa menjual jika kuasa menjual tersebut diikuti oleh surat keterangan dari Notaris serta tata cara pendaftaran pengalihan hak milik atas tanah dikarenakan oleh jual beli yang menggunakan kuasa menjual yang tidak diikuti oleh perjanjian jual beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan cara meneliti seberapa banyak masyarakat yang menggunakan kuasa Menjual yang diikuti oleh surat keterangan dari Notaris dibeberapa Kantor Notaris/PPAT dan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Hasil penelitian yang diperoleh adalah akta kuasa menjual pada prinsipnya hanya memuat suatu perbuatan hukum yaitu suatu tindakan perwakilan untuk melakukan jual beli untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu Kuasa Menjual merupakan suatu bentuk kuasa khusus. Proses peralihan hak milik dilakukan dengan pembuatan AJB oleh notaris dari pihak pemberi kuasa menjual dan pihak penerima kuasa penjual. Proses keabsahan pembelian lahan dapat dilihat dan dibuktikan dengan akta kuasa menjual yang secara notariil dibuat oleh notaris yang berwenang. Setelah AJB selesai di buat, maka PPAT menyerahkan berkas AJB ke kantor Pertanahan untuk Balik Nama.