PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAN PERPARKIRAN DI KOTA DENPASAR - Cri Khrisna, I Komang; Markeling, I Ketut; Dedy Priyanto, I Made (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2017))
Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaran Perparkiran Di Kota Denpasar. Kebutuhan akan ruang parkir sangatlah penting bagi masyarakat. Dengan menimbang bahwa bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang Perparkiran. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengenai upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar dan kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang beranjak dari kesenjangan antara das sollen ( law in book ) dan das sein ( law in action ) dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta ( fact approach ) , pendekatan Perundang-undangan ( the state approach ) . Kehilangan kendaraan pasti saja terjadi di lapangan karna kelalaian dari pihak juru parkir atau konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar apabila kehilangan kendaraan adalah perlindungan hukum  represif, yang   dilakukan dengan mengikuti Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelengaraan Perparkiraan kota Denpasar dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sitem Penyelenggaraan Perparkiraan yang mengenai santunan kepada konsumen yang kehilngan kendaraannya di tempat parkir. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Parkir. Dan Hambatan yang dihadapi dalam memberikaan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir Kurangnya kesadaraan masyarakat atau konsumen terhadapap kemanaan kendaraannya sendiri seperti halnya sering kali ditemukannya kunci yang masi menyantel di stop kontak kendaraannya yang sering kali menimbulkan kehilangan kendaraan di parkiran
Keywords: Perlindungan hukum, konsumen, parkir