PROSES DAN KENDALA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN - Wirawan, I Gede; Rohayu Harun, Rina; Ufran, Ufran (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan sosiologis guna memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pencurian ringan dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal (litigasi) dan non-formal (non-litigasi) yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Jalur litigasi ditempuh apabila kesepakatan damai antara pelaku dan korban tidak tercapai, sementara jalur restoratif lebih banyak diterapkan jika syarat sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terpenuhi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan damai yang memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar menghukum pelaku. Dalam praktiknya, penyidik berperan penting sebagai fasilitator sejak tahap awal penyidikan. Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi sejumlah hambatan, baik secara struktural maupun kultural. Hambatan tersebut antara lain: kurangnya kejelasan teknis, keterbatasan kapasitas aparat dalam memfasilitasi mediasi, sarana pendukung yang belum optimal, rendahnya partisipasi korban dalam penyelesaian damai, dan budaya hukum masyarakat yang masih mementingkan pembalasan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas restorative justice, diperlukan reformasi regulasi, peningkatan kompetensi penyidik, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat secara luas. This study aims to examine the process of resolving minor theft criminal cases within the jurisdiction of the Central Lombok Police Department, as well as to identify the various challenges encountered in their resolution. This research employs an empirical legal approach, incorporating statutory, historical, and sociological perspectives to obtain a comprehensive understanding of the issue. The findings indicate that the settlement of minor theft cases is carried out through two pathways: a formal (litigation) route and a non-formal (non-litigation) route, which emphasizes the principle of restorative justice. The litigation route is taken when a peaceful agreement between the perpetrator and the victim cannot be reached, whereas the restorative approach is more commonly applied in practice, especially when the conditions outlined in National Police Regulation Number 8 of 2021 are met. This approach aims to achieve a peaceful resolution that restores social harmony rather than merely punishing the offender. In practice, investigators play a crucial role as facilitators from the early stages of the investigation process. However, the implementation of this approach still faces several structural and cultural obstacles. These include the lack of clear technical guidelines, limited capacity of law enforcement officers in facilitating mediation, inadequate supporting facilities, low willingness of victims to resolve cases amicably, and a legal culture that still emphasizes retribution. Therefore, enhancing the effectiveness of restorative justice requires regulatory reform, increased investigator capacity, sufficient legal infrastructure, and widespread public legal education.