OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN - Nursidi, Nursidi; Rohayu Harun, Rina; Ufran, Ufran (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus terhadap pidana penipuan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus guna memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara penipuan berdasarkan Putusan Nomor: 148/Pid.B/2022/PN.Pya menggunakan Pasal 378 jo. Pasal 55 KUHP, dengan dakwaan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 183–189 KUHAP. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, jaksa menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, fakta persidangan, dan keyakinan pribadi hakim. Namun, sanksi pidana yang dijatuhkan dinilai belum optimal karena tergolong ringan dan kurang memberikan efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pemidanaan sebagai upaya preventif dan represif belum sepenuhnya tercapai dalam perkara ini. This study aims to examine the judge’s considerations in deciding a case involving criminal fraud and the sentencing of the perpetrator of the fraudulent act. The research employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case approaches to obtain a comprehensive understanding.  The research findings indicate that the application of criminal law in the fraud case based on Decision Number: 148/Pid.B/2022/PN.Pya refers to Article 378 in conjunction with Article 55 of the Indonesian Penal Code (KUHP), with an indictment that met the formal and material requirements as stipulated in Articles 183–189 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Based on evidence, witness testimonies, and the defendant's confession, the public prosecutor charged the defendant with committing fraud. The panel of judges found the defendant legally and convincingly guilty and imposed a prison sentence of 1 year and 10 months. The judges' considerations included legal analysis, facts presented during the trial, and their judicial conviction. However, the imposed sentence was considered not optimal, as it was relatively light and lacked a deterrent effect, both for the defendant and for the general public. This indicates that the penal function as a preventive and repressive measure was not fully achieved in this case.