ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN PIJAT REFLEKSI SEBAGAI PROSTITUSI TERSELUBUNG BERDASARKAN PERDA KOTA MEDAN NO. 6/2003 - Arif Prasetyo, Muhammad; Adawiyah, Rodiatun; Martina Simanjuntak, Mayrin Vania Avelya; Uly Dhea, Aveline; Odela Girsang, Naomi Elvina Cisevi (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 13 No 7 (2025)DO - 10.24843/KS.2025.v13.i07.p04, 2025)
Penelitian ini mengkaji pengawasan terhadap penyalahgunaan tempat pijat refleksi sebagai tempat praktik prostitusi terselubung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran pemerintah dalam menanggulangi praktik prostitusi di Kota Medan dan mengatur pengawasan terhadap tempat pijat refleksi yang digunakan untuk aktivitas tersebut, dengan mengacu pada regulasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari studi literatur dan analisis peraturan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan No.6 Tahun 2003 memberikan kejelasan terkait pengawasan prostitusi. Pemerintah daerah menggunakan otonomi untuk menangani prostitusi melalui Dinas Sosial dengan dukungan APBD Kota Medan. Namun, regulasi terkait perlu diperbarui untuk lebih spesifik dan mencakup aspek-aspek seperti tuna susila dan mucikari. Disarankan untuk melibatkan organisasi terkait, seperti Dinas Sosial, dalam peran pengawasan dan pembinaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan prostitusi di Kota Medan. This research examines the supervision of the misuse of reflexology centers as venues for clandestine prostitution activities based on Regional Regulation No. 6 of 2003 in Medan City. The study aims to investigate the government's role in combating prostitution practices in Medan City and regulating the supervision of reflexology centers used for such activities, with reference to the regulation. The research method employed is normative with a descriptive approach. Data were obtained from literature reviews and analysis of relevant regulations. The analysis results indicate that Regional Regulation No. 6 of 2003 provides clarity regarding prostitution supervision. The local government utilizes autonomy to address prostitution through the Social Services Department with the support of the Medan City Budget. However, related regulations need to be updated to be more specific and encompass aspects such as solicitation and procurers. It is recommended to involve relevant organizations, such as the Social Services Department, in supervision and rehabilitation roles. This is expected to enhance the effectiveness of addressing prostitution