KEBIJAKAN FORMULASI TERKAIT PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA - Vanisrooy, Gabriel Sanno; Wijayanto, Indung (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 13 No 7 (2025)DO - 10.24843/KS.2025.v13.i07.p01, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perumusan Undang-Undang Perampasan Aset dan menganalisis kebijakan formulasi terkait perampasan hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Aprroach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Hasil pembahasan menerangkan mengenai pengaturan perampasan aset di Indonesia saat ini belum menganut sistem atau mekanisme “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” (Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan), sehingga Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disahkan agar aset hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini Kejaksaan) tanpa harus menunggu putusan pengadilan atau pemidanaan terlebih dahulu. Perampasan aset saat ini sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam KUHP diatur pada Pasal 10 huruf b angka 2, dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur terkait dengan perampasan aset pada Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 91, dan diatur pula dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Perampasan aset hasil tipikor berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini juga mengkaji terkait dengan mekanisme perampasan aset apabila aset hasil tipikor disembunyikan di luar negeri dengan “Mutual Legal Assistance” (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik. Perbandingan terhadap negara Australia dan Amerika Serikat digunakan dalam penelitian ini guna bahan evaluasi bangsa Indonesia dalam melaksanakan perampasan aset agar dapat berjalan dengan baik. This study aims to analyze the urgency of formulating the Asset Confiscation Law and analyze the formulation policy related to the confiscation of proceeds of corruption in Indonesia. The study uses the type of normative legal research and the Statute Approach and Comparative Approach. The results of the discussion explain that the regulation of asset confiscation in Indonesia currently does not adopt the “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” system or mechanism (Asset Confiscation Without Criminalization), so the Asset Confiscation Law must be passed immediately so that assets resulting from corruption can be confiscated by law enforcement officers (in this case the Prosecutor's Office) without having to wait for a court decision or criminalization first. Asset confiscation is currently regulated in Article 18 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, in the Criminal Code it is regulated in Article 10 letter b number 2, in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code it also regulates asset confiscation in Article 66 paragraph (1) and Article 91, and is also regulated in Article 39 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The confiscation of assets resulting from corruption is also related to Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. This study also examines the mechanism for confiscation of assets if assets resulting from corruption are hidden abroad with “Mutual Legal Assistance” (MLA). Comparisons with Australia and the United States are used in this study as evaluation material for the Indonesian nation in implementing asset confiscation so that it can run well.