KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENJUALAN TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI HARTA PAILIT - Gunawan, Rachel; C. Adam, Richard (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 13 No 5 (2025)DO - 10.24843/KS.2025.v13.i05.p09, 2025)
Penelitian ini meneliti peran dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses penjualan tanah dan bangunan yang termasuk dalam harta pailit. Fokus utama penelitian ini adalah pada kendala yang sering dihadapi PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli terkait harta pailit. Salah satu tantangan utama yang dihadapi PPAT adalah terbatasnya akses terhadap dokumen yang dimiliki oleh kurator yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta pailit. Munculnya konflik kepentingan antara debitur dan kurator seringkali memperburuk situasi dan menambah kesulitan dalam proses pembuatan akta. Prosedur administratif yang rumit dan tidak jelas menambah beban bagi PPAT dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dari penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini juga mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil oleh PPAT untuk memastikan bahwa proses penjualan harta pailit tetap sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kejelasan status tanah dan kelengkapan dokumen yang diberikan oleh kurator menjadi syarat utama agar akta dapat dibuat secara sah. PPAT juga harus menjaga posisi netral dan tidak berpihak dalam menghadapi konflik antara pihak-pihak terkait. PPAT memiliki tanggung jawab untuk menjaga legalitas transaksi dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. This study examines the role and authority of the Land Deed Official (PPAT) in the process of selling land and buildings classified as assets in bankruptcy. The main focus of this research is the obstacles frequently faced by PPAT when drafting the Sale and Purchase Deed for assets in bankruptcy. One of the primary challenges PPAT encounters is limited access to documents held by the curator responsible for managing the bankrupt assets. Conflicts of interest between the debtor and the curator often exacerbate the situation and add difficulty to the deed drafting process. The complicated and unclear administrative procedures further burden PPAT in carrying out their duties. This research uses a normative legal method based on previous relevant studies. It also identifies steps that PPAT should take to ensure that the sale of bankrupt assets complies with applicable legal regulations. The findings indicate that clarity regarding the land status and the completeness of documents provided by the curator are essential prerequisites for the deed to be legally valid. PPAT must also maintain neutrality and avoid taking sides in the conflicts between the parties involved. PPAT has the responsibility to uphold the legality of transactions and ensure that all actions taken comply with the relevant legal provisions.