TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM PERJANJIAN BAKU PAYLATER - Everoes, Muhammad Ezzat; Suherman, Suherman (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2025)
Studi ini ditujukan untuk mengkaji hubungan para pihak dalam Paylater dan mengkaji tanggung jawab pihak bank yang seharusnya dalam perjanjian baku paylater yang mengandung klausula eksonerasi merugikan konsumen. Studi ini menerapkan metode kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Perolehan studi memperlihatkan bahwasanya hubungan antar pihak dalam Paylater sebagai kreditur dan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal KUHPerdata Pasal 1754 - 1769. Serta klausul dalam Perjanjian Baku Ketentuan PayLater BCA oleh PT Bank Central Asia Tbk, yaitu pada Bagian B mengenai Ketentuan Penggunaan Poin Nomor 22, diklasifikasikan sebagai klausula eksonerasi atau klausula pengalihan tanggung jawab. Ketentuan ini memiliki potensi untuk mengalihkan sebagian tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada penyedia jasa keuangan menjadi tanggung jawab konsumen sepenuhnya sebagai pengguna PayLater. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 46 ayat (2) huruf a POJK No. 22 Tahun 2023. The purpose of this study is to examine the relationship between the parties in Paylater and examine the responsibility of the bank that should be in the standard paylater agreement that contains an exoneration clause that is detrimental to consumers. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the relationship between the parties in Paylater as creditors and debtors as stipulated in Civil Code Articles 1754 to 1769. As well as the clause in the Standard Agreement on the Terms of PayLater BCA by PT Bank Central Asia Tbk, namely in Part B regarding the Terms of Use of Point Number 22, is classified as an exoneration clause or a transfer of responsibility clause. This provision has the potential to transfer some of the responsibility that should be charged to the financial service provider to the full responsibility of the consumer as a PayLater user. This violates the provisions of Article 18 paragraph (1) of the UU No. 8 Tahun 1999 and Article 46 paragraph (2) letter a POJK No. 22 of 2023.