KEBIJAKAN PEMERINTAH JAKARTA UTARA DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM LAUT - Putra Nugraha, Dwi; Imanuel Tania, Axel; Jamiana Kuang, Thalia (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 13 No 4 (2025)DO - 10.24843/KS.2025.v13.i04.p08, 2025)
Pengelolaan ekosistem laut merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir membutuhkan lingkungan yang layak untuk mereka tempati, oleh karena itu pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem laut di Jakarta Utara, termasuk efektivitas, tantangan, dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat pesisir. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana sumber data tersebut diambil dari peraturan-peraturan yang ada serta hasil dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendukung perlindungan ekosistem laut, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. The management of marine ecosystems constitutes a fundamental component of sustainable development. Coastal populations require a livable and environmentally stable habitat, making it imperative for local governments to assume a strategic role in designing and implementing evidence-based policies that ensure the ecological balance and resilience of marine systems. This study employs a normative approach to examine local government policies in managing the marine ecosystem in North Jakarta, including their effectiveness, challenges, and impacts on the environment and coastal communities. The data sources used consist of secondary data, including primary and secondary legal materials, with data sources drawn from applicable legal regulations and prior research findings. The findings indicate that despite the existence of regulations supporting marine ecosystem protection, their implementation in the field still faces various challenges, such as inadequate supervision and low public participation. Therefore, synergy between the government, society, and the private sector is necessary to enhance the effectiveness of policies in preserving the marine ecosystem.