REFORMULASI PERATURAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA DAN USIA SEKOLAH - Ridha, Meina; Oktamianti, Puput (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 13 No 3 (2025)DO - 10.24843/KS.2025.v13.i03.p15, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan reformulasi terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e yang dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Reformulasi pertama, Pemerintah perlu menambahkan subtansi tambahan berupa penjelasan batasan usia remaja di dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e PP no 28 Tahun 2024 sebagai bagian dari usia remaja yang dapat mengakses ketersediaan alat kontrasepsi dengan sekurang-kurangnya telah berumur 19 tahun dan telah menikah dan melarang usia sekolah untuk mengakses penggunaan alat kontrasepsi. Reformulasi ini dapat memberikan manfaat sosial yang nyata. Reformulasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif yang bersifat kaku, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya remaja dan usia sekolah. Reformulasi kedua, Adanya frasa penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah bukan bagian dari tindakan preventif ataupun kuratif, karena dengan menyediakan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah akan mengakibatkan kenaikan presentase seks bebas dan potensi penyebaran penyakit menular seksual, sehingga perlu adanya penghapusan Pasal 103 ayat (4) huruf e dalam PP No. 28 Tahun 2024 untuk mencerminkan bahwa regulasi yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip kejelasan norma, keselarasan dengan norma sosial, efektivitas implementasi, serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.   This study aims to provide a reformulation of Article 103 paragraph (4) letter e which is studied using a normative juridical research method with a legislative approach and analyzed using a qualitative descriptive method. The first reformulation, the Government needs to add additional substance in the form of an explanation of the age limit for adolescents in Article 103 paragraph (4) letter e PP no 28 of 2024 as part of the age of adolescents who can access the availability of contraceptives with at least 19 years old and married and prohibit school age from accessing the use of contraceptives. This reformulation can provide real social benefits. This reformulation shows that the law not only functions as a rigid normative instrument, but must also be able to provide optimal protection and benefits for society, especially adolescents and school ages. The second reformulation, the existence of the phrase providing contraceptives for adolescents and school age is not part of preventive or curative measures, because providing contraceptives for adolescents and school age will result in an increase in the percentage of free sex and the potential for the spread of sexually transmitted diseases, so it is necessary to delete Article 103 paragraph (4) letter e in Government Regulation No. 28 of 2024 to reflect that the regulations implemented are still in accordance with the principle of clarity of norms, alignment with social norms, implementation effectiveness, and balance between individual rights and public interests.