PERAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK INDONESIA-CHINA DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN ORANG PADA ANAK BUAH KAPAL IKAN - Hanum, Syanaya Karina; Lewoleba, Kayus Kayowuan (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 12 No 12 (2024)DO - 10.24843/KS.2024.v12.i12.p14, 2025)
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia-China dalam memberantas perdagangan manusia pada Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal ikan dengan bendera China. Metode penelitian yang dipergunakan berjenis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus, yang datanya diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan, konvensi internasional, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Hukum Timbal Balik berperan penting dalam mengatasi tantangan yurisdiksi lintas negara melalui koordinasi antarnegara untuk penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan korban. Namun, optimalisasi Bantuan Hukum Timbal Balik membutuhkan penguatan kerangka hukum nasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, ratifikasi Konvensi ILO C188 Tahun 2007, serta diplomasi bilateral yang efektif. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis hak asasi manusia untuk melindungi ABK dari eksploitasi dan memastikan penegakan hukum yang lebih efektif.   This study strives to analyze the function of the Indonesia-China Mutual Legal Assistance (MLA) agreement in combating human trafficking involving Indonesian ship crew on foreign-flagged fishing vessels. The research employs a normative juridical method using a statutory and case approach, using data source from a library research on regulations, international conventions, and legal literature. The findings show that MLA is essential in addressing cross-border jurisdictional challenges through inter-state coordination for investigation, prosecution, and victim protection. However, optimizing MLA requires strengthening national legal frameworks, enhancing law enforcement capacity, ratifying the ILO C188 Convention of 2007, and effective bilateral diplomacy. These findings underscore the importance of a collaborative human rights-based approach to protect Indonesian ship crew from exploitation and ensure more effective law enforcement.