PENGATURAN ALAT BUKTI PENDUKUNG SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA - Nabilla, Dieka Qaulam; Mulyadi, Mulyadi (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum sidik jari sebagai alat bukti dalam membuktikan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana serta menganalisis urgensi pengaturan hukum yang jelas mengenai kedudukan sidik jari dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan tim INAFIS di Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidik jari memiliki potensi besar sebagai alat bukti yang sah dan dapat diandalkan, namun dalam praktiknya penggunaannya masih belum optimal. Terdapat kekurangan dalam ketentuan hukum yang mengatur kedudukan hukum sidik jari sebagai alat bukti yang sah serta prosedur pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan sidik jari untuk dijadikan sebagai alat bukti sebagai pembuktian pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang spesifik dan komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas sidik jari sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. This study aims to examine the legal force of fingerprints as evidence in proving the responsibility of perpetrators of criminal acts and to analyze the urgency of clear legal regulations regarding the position of fingerprints in the criminal justice system in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary data, obtained through literature studies and interviews with the INAFIS unit at Polda Metro Jaya. The results of the study indicate that fingerprints have great potential as valid and reliable evidence, but in practice their use is still not optimal. There are shortcomings in the legal provisions governing the legal position of fingerprints as valid evidence and the procedures for collecting, examining, and managing fingerprints to be used as evidence as proof of the responsibility of perpetrators of criminal acts. Therefore, the development of specific and comprehensive regulations is needed to improve the reliability and credibility of fingerprints as evidence in the criminal justice process.