UPAYA PEMULIHAN HUBUNGAN ANAK KORBAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DALAM UU SPPA - Bintang Maharani, Anak Agung Ayu Putri; M. E. Purwani, Sagung Putri; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 13 No 2 (2025)DO - 10.24843/KS.2025.v13.i02.p04, 2025)
Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pengaturan pemulihan hubungan anak korban dan ABH tindak pidana anak serta implikasi hukum apabila diversi gagal dilaksanakan. Melalui pendekatan penelitian normatif yuridis dan penyajian secara deskriptif, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi terhadap pemahaman mendalam mengenai kebijakan diversi dalam SPPA. Data primer didapatkan melalui riset lapangan di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, kemudian dilengkapi dengan data sekunder dan tersier berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber hukum lainnya. Penyajian data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan secara rinci mengenai pengaturan diversi dan implikasinya. Analisis yang dilakukan secara deskriptif menunjukkan bahwa pengaturan pemulihan hubungan antara anak korban dan ABH dalam kebijakan diversi memiliki peran penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala dalam pelaksanaan diversi, termasuk risiko kegagalan diversi yang dapat berdampak pada proses peradilan pidana. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami konsep restorative justice dalam konteks SPPA. Selain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan masukan terkait upaya pengoptimalan pengaturan diversi agar lebih efektif dalam memulihkan hubungan anak korban dan ABH. ABSTRACT This Article aims to analyze the regulations regarding the restoration of relationships between victims and child offenders as well as the legal implications if diversion fails. Through a normative-juridical research approach and descriptive presentation, this article seeks to contribute to a deeper understanding of the diversion policy in the juvenile justice system. Primary data was obtained through research at the Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, then supplemented with secondary and tertiary data in the form of books, journals, articles, and other legal sources. Data presentation is descriptively to describe in detail the diversion regulations and their implications. The descriptive analysis shows that the regulation of restoring relationships between victims and child offenders in diversion policies plays an important role in the efforts of rehabilitation and social reintegration of children. However, there are still challenging and obstacles in the implementation of diversion, including the risk of diversion failure that can impact the subsequent criminal justice process. The results of this article are expected to be a useful reading material for academics, legal practitioners, and policymakers in understanding the concept of restorative justice in the context of juvenile justice. In addition, this article is also expected to provide input on efforts to optimize diversion regulations to be more effective in restoring relationships between victims and child offenders.