PERAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA MENCEGAH PELANGGARAN OLEH HAKIM KONSTITUSI - Winatha, I Gede Janitra Rad; Dwi Atmaja, Bima Kumara (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2025)
Negara hukum (rechtsstaat) mendorong adanya pembentukan lembaga peradilan yang merdeka, termasuk membentuk suatu Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan utama untuk menginterpretasi konstitusi. Pentingnya peran MK di Indonesia menuntut adanya suatu jaminan integritas bagi setiap hakimnya demi menjamin kepercayaan publik terhadap putusan MK. Oleh karena hal tersebut, penting untuk membentuk dan menguatkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai perangkat internal pengawas begitupula penegak kode etik hakim konstitusi. Dalam penilitian ini amenggunakan metode penelitian normatif dengan berfokus pada studi kepustakaan sehingga diperoleh pemahaman bahwa pengawasan yang dilakukan dalam kekuasaan kehakiman tidak boleh sampai berpotensi menjadi celah intervensi. Perangkat yang secara tegas diberi kewenangan menurut Peraturan Mahkamah Konstiusi (PMK) Nomor 1 tahun 2023 untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi adalah MKMK yang berfokus mengawasi perilaku hakim konstitusi sebagai individu, bukan mengawasi MK sebagai institusi. MKMK harus dapat bekerja dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi secara independen dan berintegritas, sehingga keluhuran dan wibawa dari MK dapat terjaga. ABSTRACT The rule of law (rechtsstaat) encourages the formation of an independent judicial institution, including the establishment of the Constitutional Court, which is an institution that has the main authority to interpret the constitution. The important role of the Constitutional Court in Indonesia demands a guarantee of integrity for each of its judges in order to guarantee public trust in the decisions of the Constitutional Court. Therefore, it is important to form and strengthen the Constitutional Court Honorary Council (MKMK) as an internal supervisory device as well as an enforcer of the code of ethics for constitutional judges. Therefore, this study will use a normative research method with an emphasis on literature studies so that an understanding is obtained that supervision carried out in judicial power should not have the potential to become a loophole for intervention. The device that is expressly authorized according to Constitutional Court Regulation (PMK) Number 1 of 2023 to supervise the behavior of constitutional judges is the MKMK which emphasizes supervising the behavior of constitutional judges as individuals, not supervising the Constitutional Court as an institution. The MKMK must be able to work in supervising the behavior of constitutional judges independently and with integrity, so that the nobility and authority of the Constitutional Court can be maintained.