PROBLEMATIKA KEDUDUKAN ANAK DALAM PERJANJIAN PASUBAYAN MAWARANG DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI - Wijaya, A.A. Dirgayu Kristaloka; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 13 No 3 (2025)DO - 10.24843/KS.2025.v13.i03.p14, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian pasubayan mawarang dengan anak sebagai objek suatu perjanjian, yang mana anak secara hukum dilindungi hak-haknya oleh undang-undang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mendeskripsikan hasil temuan dari olah data Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan jika ditinjau dari sudut pandang bahwa perjanjian perkawian merupakan perjanjian yang mengikat kedua piahak baik suami maupun istri. Jika melihat fenomena pasubayan mawarang yang merupakan bentuk perjanjian perkawinan tentunya tidak terlepas dari sayrat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. Walaupaun UU Perkawinan memberikan keleluasaan untuk meyusun perjanjian perkawinan selain terkait dengan harta kekyayaan. Maka ketentuan Pasubayan Mawarang yang melibatkan anak memiliki 2 nilai, bisa positif maupun negatif, nilai positif perjanjian ini adalah dapat menyelamatkan keturunan masing-masing pihak keluarga dalam perkawinan pada gelahang, Dari nilai negatif, perjanjian ini mengukin akan bertentangan dengan peraturan perundang-undngan lainya. ABSTRACT This research aims to understand and analyze the pasubayan agreement of Mawarang with children as the object of an agreement, in which children are legally protected in their rights by law. This research method uses a normative legal research approach, which describes the findings from library data processing. The results of this research indicate that from the perspective that marriage agreements are binding contracts for both parties, namely the husband and wife. If we look at the phenomenon of pasubayan mawarang, which is a form of marriage agreement, it certainly cannot be separated from the valid requirements of agreements in the Civil Code. Although the Marriage Law allows for the flexibility to draft marriage agreements beyond those related to property. The provisions of the Mawarang Pasubayan involving children have two values, which can be either positive or negative. The positive aspect of this agreement is that it can safeguard the descendants of each family involved in the marriage within the clan. On the negative side, this agreement may conflict with other legal regulations.