PENGAKUAN TERDAKWA SEBAGAI ALASAN PERINGANAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN - Ediani, Fasya Millatina; Mulyadi, Mulyadi (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2024)
Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji konsep pengakuan terdakwa diimplementasikan dalam tindak pidana pembunuhan menggunakan konsep Plea Bargaining System yang digunakan di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus yang dirumuskan melalui Pasal 199 RKUHAP dalam upaya mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan komparatif dan konseptual dengan data yang bersumber dari data primer seperti Undang-Undang dan data sekunder yang berasal dari buku teks, jurnal, dan artikel. Plea Bargaining atau Jalur Khusus dipandang dapat menyelesaikan permasalahan penumpukan perkara, namun dalam pelaksanaannya tidak luput dari adanya cela yakni paksaan berupa tekanan diberikan selama bernegosiasi terutama ketika melibatan tindak pidana pembunuhan sehingga perlu berbagai pertimbangan dalam proses perumusannya. This research aims to examine the concept of the defendant's confession implemented in the crime of murder using the concept of the Plea Bargaining System used in the United States with Jalur Khusus formulated through Article 199 of the Criminal Procedure Code (RKUHAP) in an effort to realize the principles of simple, fast and low cost justice. The method used in this research uses normative juridical research methods by examining library materials or secondary data only. The approach used is a comparative and conceptual approach with data sourced from primary data such as laws and secondary data derived from textbooks, journals, and articles. Plea Bargaining or Jalur Khusus is seen as being able to solve the problem of accumulation of cases, but in its implementation it doesn’t escape the existence of blemishes, namely coercion in the form of pressure exerted during negotiations, especially when involving the crime of murder so that various considerations are needed in the formulation process.