BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TERKAIT JAMINAN HAM TERHADAP DETENI - Trie Anggita, Ni Komang Hima; Sudiarta, I Ketut (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 12 No 5 (2024), 2024)
Tulisan ini disusun dengan tujuan menguji apakah subjek asing dalam ruang/rumah detensi imigrasi sebagai deteni cukup mendapatkan jaminan ham. Setiap orang bersamaan kedudukan untuk mendapat perlindungan ham tidak terkecuali orang asing yang karena sesuatu hal berada dalam ruang detensi. terdapat beberapa hal yang tidak tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang merupakan norma kabur meliputi ham wanita, ham anak, batas waktu dilakukan detensi, hal tersebut membuka peluang adanya penyimpangan oleh petugas pelaksana. Menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Terdapat beberapa ketentuan perlindungan ham yang mengalami pembatasan berhubung subjek tersebut sedang menjalani proses penegakan hukum sebagai akibat terjadinya pelanggaran ketentuan tentang ketertiban umum. Subyek yang berada dalam detensi merupakan tugas negara untuk memberikan layanan atas hak-hak dasar dengan biaya APBN. ABSTRACT This article was written with the aim of testing whether foreigners who are in immigration detention rooms/detention houses as detainees are sufficiently guaranteed their human rights.  Everyone has the same status to receive human rights protection, including foreigners who for some reason are in detention.  there are several things that are not strictly regulated in Law Number 39 of 1999 and Law Number 6 of 2011 which are blurred norms including women's rights, children's rights, time limits for detention, this opens opportunities for irregularities by the implementing apparatus.  Using the method of writing normative law with a statutory approach.  There are several provisions concerning the protection of human rights that experience restrictions because the subject is undergoing a law enforcement process as a result of a violation of public order provisions.  Subjects who are in detention are the state's obligation to provide basic rights services at the expense of the state budget.