KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA MUTLAK PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI KAITANNYA DENGAN JUAL BELI TANAH - indriani, Dewi; Saputri, Berliana Ayu; Mahmudah, Himmatul; Prakoso, Bhim; Efendi, Aan (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 11 No 7 (2023)DO - 10.24843/KS.2023.v11.i07.p17, 2023)
Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kepastian hukum dari kekuatan hukum surat kuasa mutlak pada perjanjian pengikatan jual beli kaitannya dalam jual beli tanah . Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan komparatif.hasil studi menunjukan bahwa Dalam penguasaan kuasa mutlak PPJB itu boleh asalkan harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu, seperti Kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokok yaitu PPJB, PPJB yang menjadi perjanjian pokok juga harus merupakan, dimana seluruh hak dari penjual sudah sepenuhnya terpenuhi karena pihak pembeli sudah memenuhi kewajiban yaitu membayar lunas harga objek tanah yang diperjualbelikan, Penggunaan kuasa mutlak dalam PPJB tanah, pemberian kuasa harus diberikan dari pihak pemberi dan penerima, tidak boleh disubsitusikan kepada pihak lain yang tidak memiliki kepentingan. The purpose of this study is to examine the legal certainty of the legal power of absolute power of attorney in the binding sale and purchase agreement in relation to the sale and purchase of land.  This study uses a normative legal research method with a comparative statutory approach. The study results show that in controlling the absolute power of the PPJB it is permissible as long as it has to fulfill certain conditions, such as the power of attorney is an inseparable part of the main agreement, namely PPJB, PPJB  which is the main agreement must also be, in which all the rights of the seller have been fully fulfilled because the buyer has fulfilled the obligation, namely paying in full the price of the land object being traded, the use of absolute power in the PPJB land, the authorization must be given from the giver and the recipient, may not  substituted to other parties who have no interest.