KEWENANGAN PPNS DJBC DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN ROKOK ILEGAL DI INDONESIA - Alphanino Ananda, Agustinus Diaz; Prima Dewi, Gusti Ayu Arya (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 11 No 7 (2023), 2023)
Indonesia merupakan salah satu negara pemasok rokok terbesar di dunia, hal ini tentu membuat bisnis rokok sebagai salah satu industry yang sangat menjanjikan. Akan tetapi dibalik hal tersebut, terdapat permasalahan berupa oknum nakal yang mengedarkan rokok ilegal, dimana hal tersebut dapat merusak iklim persaingan dan mengurangi pendapatan negara di bidang cukai. Maka dalam mengatasi hal tersebut diperlukan penegakkan hukum pidana, dimana salah satu tahapannya adalah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS DJBC. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kewenangan PPNS DJBC dalam penyidikan tindak pidana pengedaran rokok ilegal serta upaya yang telah dilakukan oleh DJBC dalam mengatasi pengedaran rokok ilegal. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normative yang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan teknik deskritif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar yuridis kewenangan dari  PPNS DJBC dalam melakukan penyidikan adalah  pasal 1 angka (1) PP No. 55 Tahun 1996, dimana tugas dan wewenangnya lebih lanjut telah daitur dalam pasal 63 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995 junctoo UU No. 39 Tahun 2007. Adapun kendala yang dialami DJBC dalam menagani peredaran rokok ilegal dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal, sedangkan untuk upaya yang telah dilakukan oleh DJBC dalam menangani peredaran rokok ilegal meliputi; sarana preventif  berupa pemberian sanksi administratif dan pidana, sosialisasi yang bersifat normatif maupun teknis serta melakukan operasi gempur rokok ilegal. ABSTRACT Indonesia is one of the largest cigarette supplying countries in the world, this certainly makes the cigarette business a very promising industry. However, behind this, there are problems in the form of rogue individuals who distribute illegal cigarettes, where this can damage the competitive climate and reduce state revenue in the field of excise. So in overcoming this it is necessary to enforce criminal law, where one of the stages is an investigation carried out by the DJBC PPNS. The purpose of writing this scientific paper is to find out the authority of the DJBC PPNS in investigating criminal acts of illegal cigarette distribution and the efforts that have been made by DJBC in overcoming illegal cigarette distribution. The research method used in writing this scientific paper is a normative legal research method which is an approach to laws and regulations using descriptive techniques. The results of the study show that the juridical basis for the authority of the DJBC PPNS in carrying out investigations is article 1 number (1) PP No. 55 of 1996, where further duties and authorities have been regulated in Article 63 paragraph (2) of Law no. 11 of 1995 in conjunction with Law no. 39 of 2007. The obstacles experienced by DJBC in dealing with the distribution of illegal cigarettes are influenced by internal and external factors, while the efforts that have been made by DJBC in dealing with the circulation of illegal cigarettes include; preventive means in the form of administrative and criminal sanctions, normative and technical outreach and carrying out operations against illegal cigarettes.