Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dalam PMKP No.28 Tahun 2021: Kajian Atas Keberlakuan Asas Retroaktif atau Asas Kemanfaatan? - Anam, Saiful; Amboro, Yudhi Priyo (Kertha Patrika; Vol 47 No 1 (2025)DO - 10.24843/KP.2024.v47.i01.p.05, 2025)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 mengatur pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan. Meski demikian, penerapannya memunculkan sejumlah persoalan dari segi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah ketentuan dalam Pasal 238 dan 239 mengandung prinsip retroaktif atau lebih menekankan pada asas kemanfaatan, serta merumuskan bentuk kebijakan yang ideal bagi pelaku usaha yang belum mengetahui kewajiban pengajuan izin PKKPRL. Data yang dikumpulkan dalam penelitian yuridis normatif dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Permen KP tersebut tidak memiliki efek berlaku surut. Pemerintah disarankan untuk menerapkan kebijakan pemutihan terhadap pelaku usaha yang belum mengajukan KKPRL akibat ketidaktahuan, guna memberikan waktu dan kesempatan bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku.