KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (IMPEACHMENT) - Wisnu Wisesa, Anak Agung Ngr.; Dyah Satyawati, Ni Gusti Ayu (Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum; Vol. 04, No. 02, Februari 2016, 2016)
Jurnal ini berjudul Kewajiban Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Memberikan Putusan Atas Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden (Impeachment). Jurnal ini mengkaji mengenai syaratsyarat permohonan Impeachment yang diajukan dan Jenis Putusan Perkara Impeachment yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan teknik analisis deskripsi, evaluasi, dan argumentasi, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan putusan terkait dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Syaratnya adalah harus memenuhi syarat dukungan 2/3 suara anggota yang hadir sekurang-kurangnya 2/3 anggota untuk bisa mengajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya akan dimintakan jawaban kepada Mahkamah Konstitusi
Keywords: Kewajiban, Mahkamah Konstitusi, Pelanggaran, Presiden dan/ wakil presiden