ANALISIS PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 438 K/PDT.SUS-HKI/2018 TENTANG SENGKETA MEREK “LEXUS” ANTARA MARZUKI TAN DAN TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI - Rere, Regina Syefi; Pramana Putra, Made Aditya (Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 2025)
Artikel ini mengupas bagaimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung RI mempertimbangkan unsur hukum dalam menentukan itikad buruk dalam pendaftaran merek “LEXUS” oleh Tergugat. Sengketa merek antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah menyoroti permasalahan signifikan dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Perkaranya berkisar pada dugaan Tergugat Marzuki Tan mendaftarkan merek “LEXUS” dengan itikad buruk. Baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung harus mempertimbangkan berbagai unsur hukum untuk menentukan apakah itikad buruk tersebut terbukti. Pendaftaran merek dagang sangat penting bagi pemilik untuk melindungi identitas bisnis mereka dari pemalsuan dan penggunaan tidak sah. Namun asas itikad baik dalam proses pendaftaran sangat menentukan keabsahan dan perlindungan hukum suatu merek. Artikel ini akan menjelaskan konsep itikad buruk dalam pendaftaran merek dan implikasinya dalam kerangka hukum Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.      Kata Kunci: Merek, Perlindungan, Hak   This article explores how the Commercial Court at the Central Jakarta District Court and the Supreme Court of Indonesia consider legal elements in determining bad faith in the registration of the "LEXUS" trademark by the Defendant. The trademark dispute between Marzuki Tan and Toyota Jidosha Kabushiki has underscored significant issues in intellectual property law in Indonesia. The case revolves around allegations that the Defendant, Marzuki Tan, registered the "LEXUS" trademark with bad faith. Both the Commercial Court and the Supreme Court must weigh various legal elements to establish whether this bad faith is proven. Trademark registration is crucial for owners to safeguard their business identity from counterfeiting and unauthorized use. However, the principle of good faith in the registration process is crucial in determining the validity and legal protection of a trademark. This article will explain the concept of bad faith in trademark registration and its implications within the Indonesian legal framework governed by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications   Key Words: Brand, Protection, Right