SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL - Bolaer, Eric Yuvensius; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit (Kertha Desa, 2023)
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis mengenai sewa rahim sebagai suatu fenomena internasional dan bagaimana eksistensi sewa rahim dalam perspektif hukum HAM internasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Proses Pelaksanaan Serta Pengaturan Sewa Rahim di Negara-negara Internasional dilakukan oleh beberapa negara yang dalam penelitian ini yang diteliti adalah India dan Rusia. Negara India praktik sewa rahim ini disahkan oleh Dewan Riset Medis India (ICMR) dengan untuk menjadi ibu pengganti diberikan batasan yakni hanya boleh 1 kali saja dan sewa menyewa hanya diperuntukkan kepada kerabat dekatnya saja. Lalu bagi pasangan suami istri untuk dapat ikut berkecimpung dalam praktik sewa rahim ini haruslah telah menikah minimal 5 tahun dan telah divonis oleh dokter mengalami kesulitan mendapatkan anak secara alami.  Kemudian di negara Rusia praktik surrogate mother dilegalkan, sehingga banyak pasangan suami istri yang turut menggunakan atau terlibat dalam praktik tersebut agar memiliki anak dengan syarat sebagai wanita pengganti harus berumur 20-35 tahun, Ibu pengganti potensial harus memiliki anak sendiri yang sehat secara mental dan fisik, dan dapat diakses oleh warga negara asing. Legalitas sewa rahim dalam perspektif hukum ham internasional bahwa secara internasional Instrumen-Instrumen HAM juga menjadi tolak ukur mengenai praktik sewa rahim ini. Perspektif hukum HAM internasional, adanya praktik sewa rahim ini membantu para pasangan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu memiliki keturunan. Sebagai bentuk dari hak absolut, hak asasi manusia untuk melanjutkan keturunan diatur dalam beberapa instrument international diantaranya ada UDHR dan CEDAW. Kata Kunci: Sewa Rahim, Hak Asasi Manusia, Internasional The purpose of this article is to find out, study, and analyze the womb lease as an international Writing this article aims to find out, examine and analyze uterus rent as an international phenomenon and how the existence of uterine rent in the perspective of international human rights law. This writing uses normative legal research methods. The process of implementing and arranging uterine leases in international countries is carried out by several countries which in this study are India and Russia. In India, the practice of renting a uterus was legalized by the Indian Council of Medical Research (ICMR) with restrictions on becoming a surrogate mother, namely one time only and renting only for close relatives. Then for a husband and wife to be involved in the practice of renting a uterus, they must have been married for at least 5 years and have been convicted by a doctor of having difficulty having children naturally. Then in Russia, the practice of surrogate mothers was legalized, so many married couples also used or were involved in this practice in order to have children with the condition that a surrogate woman must be 20-35 years old, a potential surrogate mother must have her own children who are mentally and physically healthy, and accessible to foreign nationals. The legality of renting a womb from the perspective of international human rights law states that international human rights instruments are also a benchmark regarding the practice of renting a womb. From the perspective of international human rights law, the practice of renting a uterus helps husband and wife to achieve the goal of marriage, which is to have children. As a form of absolute right, the human right to continue offspring is regulated by several international instruments including the UDHR and CEDAW. Keywords: Uterine Rent, Human Rights, International