PENGATURAN HUKUM ACARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG - Selamet, I Made Wahyu; Atmaja, Bima Kumara Dwi (Kertha Desa, 2022)
ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum acara kepailitan dan penundaan pembayaran utang yang diatur pada UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode yang dipergunakan pada tulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis. Hasil penelitian ini berupa analisis kualitatif, yang menjelaskan bahwa UU Kepailitan memiliki persyaratan penting dalam permohonan yaitu debitor mempunyai kreditor lebih dari satu dan sekurang-kurangnya satu utang yang sudah habis masa dan bisa diminta. Pengajuan permohonan kepailitan bisa diusulkan oleh debitor sendiri, kreditor atau pihak ketiga berlandaskan UU Kepailitan yang menyandang status hukum menjadi pemohon pailit bagi debitor. Dalam UU Kepailitan, pengajuan PKPU merupakan suatu kondisi dimana debitor mendapatkan peluang untuk mengajukan rancangan penyelesaian melalui restrukturisasi utang-utangnya, baik menyusun rencana pembayaran sebagian atau secara keseluruhan kepada para kreditor. Ada pun antara PKPU dan Kepailitan, ditemui perbedaan mendasar dalam hal kewenangan terhadap harta, batas waktu, pihak yang dapat mengajukan permohonan, pihak yang melakukan pengurusan harta, upaya hukum, jangka waktu penangguhan, dan fungsi perdamaian. Kata Kunci: Hukum Acara, Kepailitan, Penundaan Kewajinan Pembayaran Utang. ABSTRACT This paper aims to examine the legal arrangements for bankruptcy procedures and delays in paying debts which are regulated in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The method used in this paper is a normative legal research method with a statutory, conceptual and analytical approach. The results of this study are qualitative analysis, which explains that the Bankruptcy Law has important requirements in the application, namely that the debtor has more than one creditor and at least one debt that has expired and can be requested. The submission of a bankruptcy application can be proposed by the debtor himself, creditor or a third party based on the Bankruptcy Law who has the legal status of being an applicant for bankruptcy for the debtor. In the Bankruptcy Law, the submission of PKPU is a condition in which the debtor has the opportunity to submit a draft settlement through the restructuring of his debts, either by preparing a partial or full payment plan to creditors. There is also between PKPU and Bankruptcy, there are fundamental differences in terms of authority over assets, time limits, parties who can submit applications, parties who manage assets, legal remedies, period of suspension, and the function of reconciliation. Keywords: Procedural Law, Bankruptcy, Suspension of Debt Payment Obligations.