PENIMBUNAN PRODUK MASKER JENIS N95 DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA - Jasmine, Amira; Westra, I Ketut (Kertha Desa; Vol 9 No 3 (2021), 2021)
Ada 2 tujuan dari artikel ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum bagi tindakan penimbunan masker N95 yang dilakukan oleh pelaku usaha selama wabah; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah. Artikel ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pengaturan hukum tentang tindakan penimbunan masker N95 dimuat dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila ditemukan pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah, maka pelaku usaha tersebut dapat dijatuhkan sanksi yang bersifat administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kata Kunci: Monopoli, PersainganUsaha, PenimbunanMasker   ABSTRACT There are 2 purposes this article, such as: (1) to find out and analyze the legal arrangements for N95 mask stockpiling actions carried out by business actors during an outbreak; and (2) to find out and analyze the legal sanctions for business actors who carry out the act of stockpiling N95 masks during the outbreak. This article is a normative legal research that uses a statutory and comparative approach. Based on the results of the analysis, it is known that the legal arrangements for the act of hoarding N95 masks are contained in Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan and Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. If a business actor is found to have committed an act of stockpiling N95 masks during the outbreak, the business actor may be subject to administrative and criminal sanctions as regulated in Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keywords: Monopoly, Trade Competition, Mask Hoarding