PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU PADAS ATAU PARAS SECARA ILEGAL DI KABUPATEN GIANYAR - PRAHENDA UTAMA, I GUSTI AGUNG WISNU; Ngurah Wirasila, Anak Agung (Kertha Desa; Vol 8 No 10 (2020), 2021)
Penulisan aertikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak penambangan batu padas (paras) secara ilegal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan prilaku masyarakat atau kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap penambangan batu paras secara ilegal sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau sudah berjalan maksimal, adapun hambatan yang di hadapi aparat Kepolisian Polres Gianyar seperti jarak, waktu, jalur yang terjal, dan blokade yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan budaya hukum masyarakat setempat. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar seharusnya lebih aktif untuk menyosialisasikan ,atau memberikan himbauan, maupun informasi secara jelas mengenai tanda pelarangan pertambangan di Kabupaten Gianyar. Kata kunci: Sanksi, Penambangan, Izin.   ABSTRACT This article aims to find out and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of illegal rock mining (paras). This study uses a type of empirical legal research, namely scientific research that explains legal phenomena about the occurrence of gaps between norms and people's behavior or gaps between what should be and reality in the field. Based on the results of this study it can be concluded that the application of criminal sanctions against illegal sandstone mining is in accordance with the applicable law or has been running optimally, as for the obstacles faced by the Gianyar Police, such as distance, time, steep paths, and blockades. carried out by the local community and the legal culture of the local community. It is hoped that the Gianyar Regency Government should be more active in disseminating, or giving advice, as well as clear information regarding signs of mining prohibition in Gianyar Regency. Keywords: Penalty, mining, permission .