UPAYA HUKUM BAGI TERGUGAT INTERVENSI DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA - Widianingrat, I Gst Ngr Agung; Putra, I Putu Rasmadi Arsha (Kertha Desa; Vol 9 No 4 (2021), 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan kedudukan tergugat intervensi dalam hal bukan badan pejabat tata usaha negara pada peradilan tata usaha Negara, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat intervensi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembaharuan hukum kedepannya. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan  3 jenis pendekatan, yaitu: perundang-undangan, konsteptual, dan historis. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan kemudian dianlisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur secara tegas mengenai kedudukan tergugat intervensi dalam hal bukan badan atau pejabat tata usaha negara. Apabila pihak ketiga yakni tergugat intervensi yang bukan badan atau pejabat tata usaha negara tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tata usaha negara, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Lebih lanjut, apabila tergugat asli atau pejabat tata usaha negara tidak mengajukan banding terhadap putusan PTUN tingkat pertama yang membatalkan surat keputusannya, maka tergugat II intervensi bisa mengajukan banding sendirian. Kata kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat Intervensi, Upaya Hukum   ABSTRACT This study aims to determine and analyze the arrangement of the position of the intervention defendant in the event that it is not a state administrative official body at the State administrative court, as well as to find out and analyze the legal remedies that can be taken by the intervening defendant against the decision of the state administrative court and it is hoped that this research. can contribute knowledge that can be used as a consideration in future legal reforms. This research is classified as normative research that uses 3 types of approaches, namely: statutory, conceptual, and historical. All legal materials are collected using literature study techniques and then analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it is known that the State Administrative Court Law does not explicitly regulate the position of the intervening defendant in the event that it is not a state administrative body or official. If the third party, namely the respondent for intervention who is not a state administrative body or official, is not satisfied with the decision of the state administrative court, then that person concerned can file legal remedies in the form of appeal, cassation, or review. Furthermore, if the original defendant or state administrative officer does not file an appeal against the decision of the first level administrative court which cancels the decision letter, then the intervening Defendant II can file an appeal alone. Keywords: State Administrative Court, Intervention Defendant, Legal Efforts