KEABSAHAN KLAUSULA BAKU DALAM PENCANTUMAN UNSUR MEMBERATKAN DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK - Prasetya, Muhamad Agil; Yanti, A.A. Istri Eka Krisna (Kertha Desa, 2025)
Jurnal ini dibuat guna mengkaji keabsahan klausula baku yang memuat unsur memberatkan bagi salah satu pihak, khususnya konsumen, dalam perspektif asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian di Indonesia. Klausula baku sering kali disusun sepihak oleh pelaku usaha tanpa melibatkan partisipasi konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, penerapannya tidak dapat dilepaskan dari asas-asas lain seperti itikad baik, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dengan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual dan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur atau buku-buku hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku yang bersifat memberatkan dapat dianggap tidak sah jika bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap praktik penggunaan klausula baku yang merugikan. This journal was created to examine the validity of standard clauses containing burdensome elements for one of the parties, especially consumers, from the perspective of the principle of freedom of contract as regulated in the law of contracts in Indonesia. Standard clauses are often drafted unilaterally by business actors without involving consumer participation, thus potentially causing an imbalance in rights and obligations. Although the principle of freedom of contract gives the parties the freedom to determine the contents of the agreement, its implementation cannot be separated from other principles such as good faith, justice, and protection of the weak party. This study uses a normative legal method with a statutory approach, as well as a conceptual approach and primary legal materials, namely legislation and secondary legal materials, namely literature or other legal books. The results of the study indicate that the inclusion of burdensome standard clauses can be considered invalid if they conflict with the principles of justice and consumer protection as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law (UUPK) and the Civil Code (Burgerlijk Wetboek). Therefore, it is necessary to strengthen regulations and monitoring mechanisms against the practice of using standard clauses that are detrimental.