PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG LISENSI PATEN MELALUI PERJANJIAN DI INDONESIA - Paramita, Ni Putu Pradnya; Yanti, Anak Agung Istri Eka Krisna (Kertha Desa, 2025)
Tujuan Penelitian Ini adalah “mengkaji tentang Perjanjian antara penerima lisensi (licensee) dan pemberi lisensi ( licencor ) disebut lisensi selama proses tersebut, penerima lisensi menerima otorisasi untuk menggunakan kekayaan intelektual (hak kekayaan intelektual) pemberi lisensi dari pemberi lisensi dengan imbalan uang tunai dan dalam keadaan tertentu menurut Lee dan Davidson, ada dua (dua) macam lisensi: lisensi eksklusif dan lisensi non-eksklusif, pada hakekatnya perjanjian lisensi Paten mengacu dan tunduk pada syarat-syarat perjanjian yang dianut Negara Indonesia dalam KUH-Per saat ini, lisensi yang disebutkan dalam kontrak berbentuk kontrak atau perjanjian biasa; Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Normatif; Hasil analisis menunjukkan betapa penggunaan  dalam perjanjian lisensi dapat menimbulkan ketidakseimbangan para pihak karena perjanjian pemberi lisensi tertentu mempunyai syarat-syarat yang merugikan penerima lisensi, apabila perjanjian lisensi dengan  diberlakukan oleh pemberi lisensi paten ( licencor ) kepada penerima lisensi paten ( licencee ), maka diterapkan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perjanjian lisensi paten yang melanggar syarat subjektif akan batal ( vernietigbaarheid ); sebaliknya, suatu perjanjian lisensi paten yang melanggar syarat obyektif akan dianggap batal demi hukum ( neitigbaarheid )”. “The purpose of this research is to examine the agreement between the licensee (licensee) and the licensor (licencor) called a license, during the process, the licensee receives authorization to use the licensor's intellectual property (intellectual property rights) from the licensor in exchange for cash and under certain circumstances, according to Lee and Davidson, there are two (two) types of licenses: exclusive licenses and non-exclusive licenses. In essence, the Patent license agreement refers to and is subject to the terms of the agreement adopted by the Indonesian State in the KUH-Per, currently, the license mentioned in the contract takes the form of an ordinary contract or agreement; The research method used is Normative Law research; The results of the analysis show how the use of standard contracts in licensing agreements can create an imbalance between the parties because certain licensor agreements have terms that are detrimental to the licensee, if a license agreement with a standard contract is enforced by the patent licensor (licencor) on the patent licensee (licencee), then repressive legal protection is applied. Patent license agreements that violate subjective terms will be void (vernietigbaarheid); conversely, a patent license agreement that violates objective terms will be deemed null and void (neitigbaarheid)”.